Pelimpahankewenangan pengelolaan tenaga pendidik dan non pendidik, serta tenaga fungsional lainnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan berita acara serah terima pada 31 Oktober 2016 yang berlaku mulai 1 Januari 2017. POSTUR APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PASCA UU 23 TAHUN 2014 ASN

a Tunjangan BPJS perusahaan: 4% x Rp 8.000.000 = Rp 320.000 . b) Potongan BPJS dari upah karyawan: 2% x Rp 8.000.000 = Rp 160.000 (tambahan 1% untuk anak ke-4) c) Iuran yang harus disetor ke BPJS Kesehatan Rp 480.000. Dengan contoh perhitungan BPJS Kesehatan di atas, Anda dapat menghitung iuran jaminan kesehatan karyawan dengan gaji
PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Penilik adalah tenaga
UraianTugas dan Fungsi Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang d.itugaskan kepada Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
peraturanpresiden nomor 28 tahun 2019 tentang tunjangan jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan; peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
Kesehatan Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, No. Jabatan Fungsional Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis Tingkat Keahlian 1. Perekam Medis Madya Rp1.260.000,00 1/10/2017 9:59:59 AM Untukmenyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat 1), UU Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah TunjanganSumber: Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
Tidakheran tunjangan tetap dapat dimasukkan sebagai komponen upah tetap. Sebaliknya tunjangan tidak tetap terpengaruh oleh faktor-faktor yang mudah berubah seperti kehadiran, absensi, atau faktor lain yang dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karenanya, jenis tunjangan karyawan ini tidak selalu dicantumkan pada slip gaji karyawan.
2 Migrasi Perawat Indonesia ke Luar Negeri Selama periode tahun 20015-2020, sebanyak 6.393 perawat ditempatkan diluar negeri baik menduduki jabatan sebagai perawat maupun sebagai tenaga asisten UCOKh.
  • zfyi0wi66d.pages.dev/25
  • zfyi0wi66d.pages.dev/166
  • zfyi0wi66d.pages.dev/709
  • zfyi0wi66d.pages.dev/568
  • zfyi0wi66d.pages.dev/448
  • zfyi0wi66d.pages.dev/162
  • zfyi0wi66d.pages.dev/239
  • zfyi0wi66d.pages.dev/378

    • tunjangan fungsional tenaga kesehatan 2017